Titikarah.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengumumkan pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dana tambahan ini direncanakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di IKN, khususnya untuk lembaga yudikatif, legislatif, dan fasilitas hunian.
Basuki menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan penyelesaian ekosistem pemerintahan di IKN sebagai pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur. Fokus utama adalah memastikan pembangunan gedung DPR, MPR, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat selesai sesuai jadwal.
“Anggaran saat ini sebesar Rp6,3 triliun yang tercantum dalam DIPA masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu, kami mengajukan tambahan untuk memastikan target pembangunan tercapai,” kata Basuki dalam konferensi pers, Selasa (2/1/2025).
Dana tambahan ini akan digunakan untuk membangun perkantoran, hunian aparatur sipil negara (ASN), serta infrastruktur pendukung lainnya. Dengan alokasi yang memadai, Otorita IKN berencana mempercepat penyelesaian tahap pertama pembangunan pada akhir 2024, yang meliputi fasilitas perkantoran dan hunian ASN. Tahap kedua, yang difokuskan pada infrastruktur legislatif dan yudikatif, dijadwalkan rampung pada 2028.
Tambahan anggaran ini menjadi prioritas strategis, mengingat pentingnya kelancaran proses pembangunan IKN sebagai simbol transformasi nasional. Basuki optimistis usulan tersebut akan disetujui, mengingat komitmen pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang berkelanjutan.
“Dengan alokasi yang tepat, kami yakin IKN dapat segera memenuhi kebutuhan infrastruktur pemerintahan, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih efisien,” tambahnya.
Keberhasilan pembangunan IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga tonggak kemajuan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di wilayah Kalimantan.
